Scroll untuk baca artikel
Daerah

100 Aspirasi Masyarakat Boven Digoel Disampaikan DPRK dalam Rapat Paripurna

86
×

100 Aspirasi Masyarakat Boven Digoel Disampaikan DPRK dalam Rapat Paripurna

Sebarkan artikel ini
Emelia M. Tenop – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Kabupaten Boven Digoel saat membacakan pokir dprk

Honai,Boven Digoel – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Kabupaten Boven Digoel, Emelia M. Tenop, mengungkapkan bahwa hasil Reses Pertama periode kerja DPRK menghasilkan 100 usulan dari 20 pengusul. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan Pokir DPRK Boven Digoel dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, (28/04/25).

“Pokok-Pokok Pikiran DPRK yang kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan hasil Reses Pertama, yakni sebanyak 100 usulan dari 20 pengusul. Ini merupakan aspirasi masyarakat yang diserap oleh seluruh anggota DPRK berdasarkan daerah pemilihan masing-masing,” ujar Emelia.

Ia menambahkan, Reses Pertama ini juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjangkau distrik-distrik yang belum dikunjungi oleh anggota DPRK. “Terdapat 8 distrik yang belum tersentuh, sehingga perlu menjadi fokus pemerintah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai hasil Musyawarah Kampung, Distrik, dan Kabupaten,” tegasnya.

Pokir DPRK sendiri merupakan dokumen kajian permasalahan pembangunan yang disusun melalui pendekatan politis, memuat daftar isu strategis yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Sebagai salah satu elemen penyusun rencana pembangunan daerah, Pokok-Pokok Pikiran ini diharapkan dapat diakomodir dalam perencanaan anggaran dan program pemerintah daerah, guna mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan,” pungkas Emelia.

Dengan disampaikannya Pokir ini, DPRK Boven Digoel berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti setiap usulan masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik di wilayah tersebut