HONAI.Boven Digoel – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel menegaskan, bahwa permasalahan lahan sekolah bukan merupakan tanggung jawab instansi mereka. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya sorotan publik terkait pemalangan sekolah akibat sengketa lahan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digoel, Moses Wandenggey, menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan merupakan kewenangan instansi teknis lainnya. Ia menekankan, bahwa dinasnya hanya bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar serta pembangunan sarana pendidikan.
“Masalah lahan bukan kewenangan kami. Dinas Pendidikan fokus pada kegiatan pendidikan, sedangkan urusan tanah semestinya ditangani oleh OPD teknis yang berwenang,” ujar Moses, Selasa, 27/5/25.
Ia menambahkan, apabila pihaknya dipaksa menyelesaikan sengketa lahan, maka itu bertentangan dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, ia mendorong instansi terkait untuk segera mengambil langkah penyelesaian agar proses pendidikan di sekolah yang terdampak bisa kembali berjalan normal.
“Kami berharap aktivitas belajar mengajar di sekolah yang bermasalah dengan lahan dapat segera pulih. Anak-anak harus tetap mendapatkan haknya untuk menimba ilmu, demi mencetak SDM unggul bagi masa depan Boven Digoel,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah sekolah di Boven Digoel dilaporkan sempat dihentikan aktivitasnya, akibat adanya aksi pemalangan dari warga yang mengklaim kepemilikan lahan. Hal ini menuai kekhawatiran dari para orang tua siswa, dan masyarakat karena mengganggu proses pendidikan anak-anak.
Permasalahan lahan ini disebut-sebut merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan. Beberapa warga mengaku belum menerima ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Sejumlah tokoh masyarakat berharap agar pemerintah daerah, melalui dinas terkait seperti Badan Pertanahan dan bagian aset daerah, segera melakukan mediasi bersama pemilik lahan dan pihak sekolah untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.




















