HONAI, Boven Digoel — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Hingga saat ini, pendanaan untuk program tersebut masih dalam tahap pembahasan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Boven Digoel, Stenly, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan teknis terkait pelaksanaan program MBG karena belum ada kejelasan mengenai sumber pembiayaan.
“Kami belum bisa memberikan banyak komentar saat ini. Tapi yang pasti, dalam pengelolaan keuangan daerah, kami tetap mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku,” ujar Stenly pada Senin (23/6/2025).
Menurutnya, bila mengacu pada kondisi fiskal daerah, pendanaan program MBG seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebab, bila seluruh biaya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan menjadi beban yang cukup berat bagi keuangan daerah.
“Kalau dibebankan sepenuhnya pada APBD, jelas memberatkan. Kami sangat mengharapkan dukungan pembiayaan dari pusat agar program ini bisa berjalan,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak usia sekolah. Namun, di banyak daerah, termasuk Boven Digoel, implementasinya menghadapi tantangan terkait kesiapan anggaran dan teknis pelaksanaan.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyatakan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar program ini dapat dijalankan secara optimal di wilayahnya.




















