Honai,Boven Digoel – Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (GANIS) menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Produk Hukum Daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan sah sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rapat paripurna lanjutan DPRK Boven Digoel pada selasa (01/07/25), Fraksi GANIS menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap salah satu raperda prioritas, yakni Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Dalam membacakan pandangan fraksi, anggota Fraksi GANIS, Cenmi Winamal, menyatakan, “Raperda tentang Produk Hukum Daerah (Pembentukan Peraturan Daerah) landasannya adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6), yang mengatur bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.”
Lebih lanjut, Cenmi menjelaskan bahwa Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, “Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas perbantuan, daerah membentuk Perda.” Sementara itu, Pasal 236 ayat (2) menyebutkan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
Cenmi juga memaparkan bahwa Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan, serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Diharapkan, Raperda ini dapat segera disahkan untuk memperkuat payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Boven Digoel.




















