Honai,Boven Digoel — Dalam lanjutan Rapat Paripurna , Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel kembali menggelar agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah.
Dalam sidang tersebut, Kelompok Khusus DPRK Kabupaten Boven Digoel menyatakan persetujuannya terhadap Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kelompok Khusus, Ian Maruwo Hugagi, saat membacakan pandangan umum mereka pada selasa (01/07/25).
Hugagi menjelaskan bahwa produk hukum daerah terdiri dari tiga elemen penting, yaitu Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan DPRK. Menurutnya, dalam rangka mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan strategi hukum yang tanggap dan adaptif.
“Kelompok Khusus berpandangan bahwa Bupati sebagai kepala pemerintahan harus segera menunjuk perangkat daerah yang kompeten dan memiliki keterkaitan langsung dengan substansi persoalan, guna menyusun Peraturan Bupati. Perbup ini berlaku untuk satu tahun berjalan, dan selanjutnya perangkat tersebut dapat menyusun Raperda yang digunakan dalam siklus pemerintahan lima tahunan,” tegas Hugagi.
Persetujuan ini dinilai sebagai langkah strategis yang sangat penting untuk memperkuat kerangka hukum di tingkat kabupaten. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan penyusunan produk hukum daerah dapat lebih terstruktur, terarah, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Boven Digoel.
“Pada dasarnya, Kelompok Khusus menyetujui adanya Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” tutup Hugagi dalam pernyataannya.




















