Honai,Boven Digoel -Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel terkait usulan, saran, dan masukan dalam rangka pembentukan Badan Pendapatan Daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam lanjutan Rapat Paripurna DPRK dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dr. Pilemon Tabuni, S.IP, M.Si (02/07/25)menjelaskan bahwa pengajuan pembentukan Badan Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah telah melalui kajian akademis yang mendalam. Menurutnya, rencana ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.
“Terhadap pertimbangan yang disampaikan oleh Kelompok Khusus terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016, dapat kami sampaikan bahwa pengajuan pembentukan Badan Pendapatan Daerah merupakan langkah strategis dan telah didasarkan pada kajian yang komprehensif,” jelas Pilemon dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Sekda juga menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai seluruh masukan dan saran dari DPRK, terutama Kelompok Khusus, yang menjadi bahan pertimbangan penting dalam menilai urgensi pembentukan badan baru tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas saran dan pendapat yang disampaikan. Seluruh masukan itu akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan lebih lanjut, baik dalam aspek urgensi maupun dalam penyusunan regulasi lanjutan,” tambahnya.
Pilemon menutup tanggapannya dengan menyatakan bahwa pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut terhadap perubahan peraturan daerah ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat Paripurna tersebut menjadi langkah penting dalam proses demokrasi lokal, memperlihatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membentuk perangkat daerah yang




















