Honai,Boven Digoel – Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel menyatakan kesepahamannya dengan pandangan Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (Ganis) terkait pentingnya memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini ditegaskan dalam pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat kualitas produk hukum daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dr. Pilemon Tabuni, S.IP, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sependapat dengan pandangan Fraksi Ganis bahwa penyusunan produk hukum daerah harus mengacu pada asas hierarki perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan menjamin kepastian hukum.
“Setiap Raperda yang diajukan harus melalui proses harmonisasi dan uji materi secara cermat agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, seperti UUD 1945, Undang-Undang, Perppu, maupun Peraturan Pemerintah,” tegas Tabuni dalam keterangannya, Selasa (02/07/25).
Ia juga mengacu pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018, sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD berkomitmen untuk memperkuat legislasi daerah yang tertib, konsisten, dan berkeadilan.
Dengan adanya kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan DPRD bertekad untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah sekaligus mendukung prinsip negara hukum yang kuat dan berkeadilan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.




















