Honai,Boven Digoel-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Simon Akka, menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Dalam rapat paripurna yang digelar pada senin, (21/07/25), Simon Akka mengungkapkan bahwa dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Boven Digoel tidak hanya menyangkut aspek perizinan dan pengawasan, tetapi juga berujung pada berbagai persoalan sosial, termasuk kematian akibat konsumsi alkohol dan meningkatnya tindak kriminal.
“Peredaran minuman beralkohol, baik legal maupun ilegal, telah menimbulkan berbagai dampak negatif di tengah masyarakat kita. Ini menyangkut tidak hanya kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, termasuk Polri,” ujar Simon Akka.
Ia menjelaskan, minuman beralkohol yang beredar di Boven Digoel saat ini berasal dari berbagai sumber, mulai dari produksi pabrikan hingga minuman tradisional hasil olahan masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, semakin memperumit upaya pengawasan dan penertiban.
Lebih lanjut, Simon Akka menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran, Konsumsi, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang dinilai tidak lagi efektif dalam menjawab tantangan saat ini.
“Perda Nomor 1 Tahun 2018 sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan dengan menyusun Perda baru yang lebih komprehensif dan responsif terhadap situasi daerah,” katanya.
Dalam konteks nasional, Simon juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk membatasi peredaran alkohol dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya lokal.
Sebagai penutup, Simon Akka menyampaikan bahwa agenda utama rapat paripurna kali ini adalah mendengarkan penjelasan dari Bupati Boven Digoel mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang diajukan pemerintah daerah.
“Kami persilakan kepada Saudara Bupati Boven Digoel untuk memberikan penjelasan atas Ranperda ini, agar dapat kita bahas bersama demi kepentingan masyarakat dan ketertiban umum di wilayah kita,” ujar Simon.
Rapat paripurna ini menjadi momentum awal bagi DPRK dan Pemkab Boven Digoel untuk menyusun regulasi baru yang lebih efektif dalam menangani persoalan minuman beralkohol, serta menyesuaikan kebijakan lokal dengan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.




















