Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Tuntaskan Agenda Penting Masa Persidangan Kedua Tahun 2025

55
×

DPRK Boven Digoel Tuntaskan Agenda Penting Masa Persidangan Kedua Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
suasana sidang paripurna DPRK Boven Digoel

Honai,Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel berhasil menyelesaikan sejumlah agenda strategis selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2025. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selama masa persidangan ini, DPRK menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan melalui kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, serta panitia khusus.

Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, menyampaikan bahwa capaian kegiatan DPRK selama persidangan ini mencerminkan komitmen lembaga terhadap peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, belum ada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berhasil ditetapkan menjadi Perda selama masa persidangan ini. Hal ini disebabkan padatnya agenda DPRK dalam menjalankan tugas-tugas lainnya.

“Pembahasan terhadap Ranperda, khususnya inisiatif DPRK tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Tenaga Kerja Lokal, akan diformalitaskan pada masa persidangan ketiga tahun 2025,” ujar Simon Akka,(22/07/25).

Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, DPRK dinilai cukup aktif dan progresif. DPRK telah menyusun serta menyampaikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Maret hingga Juli 2025. Rekomendasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Dalam fungsi pengawasan, DPRK berupaya memberikan kontribusi nyata melalui pembahasan mendalam dan penyusunan rekomendasi strategis,” tambah Simon.

Seluruh hasil kerja dan proses legislasi juga disampaikan secara terbuka melalui rapat-rapat paripurna, laporan pertanggungjawaban, dan publikasi resmi DPRK. Transparansi ini merupakan bagian dari komitmen DPRK terhadap prinsip akuntabilitas dan penguatan demokrasi lokal.

Dengan capaian tersebut, DPRK Boven Digoel terus memperkuat perannya sebagai lembaga legislatif yang responsif, partisipatif, dan solutif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. DPRK juga bertekad menjamin tata kelola pemerintahan yang baik demi kemajuan Kabupaten Boven Digoel.