Scroll untuk baca artikel
Uncategorized

Alat Kelengkapan DPRK Boven Digoel Jadi Pilar Penguat Pemerintahan Daerah

89
×

Alat Kelengkapan DPRK Boven Digoel Jadi Pilar Penguat Pemerintahan Daerah

Sebarkan artikel ini
sekwan DPRK Boven Digoel Bacakan Daftar Hadir

Honai,Boven Digoel – Selain menjalankan peran utamanya sebagai lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara optimal demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam sambutannya saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Kedua Tahun 2024–2025, menyampaikan bahwa keberadaan AKD seperti Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, serta Panitia Khusus (Pansus), memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja kelembagaan DPRK.

“Setiap alat kelengkapan DPRK telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja kolektif ini sangat penting dalam memastikan seluruh agenda pemerintahan berjalan sesuai rencana dan aspirasi masyarakat terakomodasi,” ujar Simon Akka,selasa (22/07/25).

Badan Anggaran, menurut Simon, telah memberikan kontribusi penting berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Bupati sebelum penetapan RKPD. Selain itu, badan ini juga telah melaksanakan pembahasan dokumen penting seperti KUA-PPAS, KUPA-PPAS Perubahan, Ranperda APBD, Ranperda Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sementara itu, Badan Musyawarah telah melaksanakan fungsinya dalam menyusun Renstra DPRK dan menggelar rapat kerja bersama Pemda, untuk menetapkan agenda kegiatan DPRK pada setiap masa persidangan.

Komisi-komisi di DPRK juga aktif menjalankan fungsi pengawasan. Mereka melakukan pengawasan atas program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD dan APBN, termasuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Selain itu, pembahasan terhadap Ranperda usulan Pemda maupun inisiatif DPRK juga terus diintensifkan.

Dalam aspek legislasi, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) telah menyusun Program Pembentukan Perda (Propemperda) untuk satu tahun anggaran. Bapemperda juga bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan Ranperda DPRK yang berskala prioritas dengan Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, Badan Kehormatan DPRK menjalankan pengawasan internal yang meliputi tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat-rapat serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas anggota DPRK.

Pada masa persidangan kedua Tahun 2025, DPRK juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang secara khusus menangani isu terkait manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel. Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai respon atas permasalahan yang memerlukan penanganan cepat serta dukungan dari DPRK, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pansus dibentuk untuk merespon kebutuhan mendesak masyarakat yang membutuhkan perhatian legislatif secara serius. Ini membuktikan bahwa DPRK responsif terhadap dinamika daerah,” tegas Simon.

Melalui kinerja kolektif dan sinergis dari seluruh AKD, DPRK Boven Digoel menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas, efektivitas, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Boven Digoel.