Honai,Boven Digoel– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyampaikan sejumlah rekomendasi kritis kepada Pemerintah Daerah setempat terkait penyelesaian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum tuntas setelah 860 hari kerja.
Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (Pansus LHP) DPRK Boven Digoel, Benyamin Anumbon, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRK, senin (08/09/25).
Benyamin menegaskan bahwa rekomendasi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan BPK serta mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah. “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat segera menindaklanjuti seluruh catatan BPK sesuai ketentuan yang berlaku agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik,” ujarnya.
Adapun tujuh butir rekomendasi yang disampaikan Pansus LHP DPRK Boven Digoel adalah sebagai berikut:
1. Menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK.
2. Menindaklanjuti semua hasil temuan sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memperkuat sistem pengawasan penganggaran guna mencegah pekerjaan fiktif.
4. Memaksimalkan tugas Inspektorat dalam pencegahan temuan dan temuan berulang.
5. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar memperhatikan laporan hasil temuan BPK terkait belanja barang dan jasa, serta menitikberatkan penganggaran APBD Perubahan pada belanja non-fisik untuk menghindari temuan.
6. Mendorong kepala OPD agar lebih tertib dalam pencatatan dan administrasi aset milik daerah.
7. Memerintahkan kepala OPD menyetor sisa kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2008–2022 ke Rekening Kas Umum Daerah.
Menurut Benyamin, tindak lanjut rekomendasi tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Ia juga meminta Bupati dan seluruh jajaran OPD berkomitmen melaksanakan langkah-langkah perbaikan secara konsisten.
“Jika seluruh rekomendasi dijalankan dengan baik, maka ke depan kita bisa meminimalkan temuan berulang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.




















