Honai,Boven Digoel– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel secara resmi telah mengesahkan laporan kerja Panitia Khusus (Pansus) yang membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2024. Pengesahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Laporan hasil kerja Pansus tersebut akan dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan (SK) DPRD dan memuat sejumlah rekomendasi penting yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menyempurnakan tata kelola keuangan di Boven Digoel.
Ketua Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (Pansus LHP) DPRK Boven Digoel, Benyamin Anumbon, (08/09/2025),menyampaikan laporan tersebut dalam sebuah Rapat Paripurna yang digelar baru-baru ini. Dalam pemaparannya, Benyamin menyampaikan harapan agar semua masukan, saran, dan gagasan yang tertuang dalam kesimpulan dan rekomendasi pansus dapat dioptimalkan oleh jajaran pemerintah daerah.
“Hal ini guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi penatausahaan keuangan, penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pencegahan dan pengawasan yang lebih intens, serta pemantapan sistem informasi keuangan daerah,” ujar Benyamin.
Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Benyamin juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
“Pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan kepada jajaran pimpinan OPD… yang telah patuh mengembalikan kerugian daerah ke Kas Daerah dan telah bekerja sama dengan baik dalam mendukung proses pembahasan LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2024,” tuturnya.
Dengan disahkannya laporan ini, DPRK Boven Digoel berharap dapat tercipta sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif untuk bersama-sama memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diyakini akan mendorong pemerintahan yang lebih bersih, accountable, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.




















