HONAI, Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menambah belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Langkah ini diambil karena kondisi keuangan daerah yang terbatas, sehingga anggaran harus digunakan secara lebih efisien.
Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel, Oral Brunel Leleng, menjelaskan bahwa APBD tahun 2025 mengalami koreksi hingga Rp160 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini merupakan kebijakan nasional yang diberlakukan di seluruh daerah dengan besaran pengurangan yang berbeda-beda.
“Untuk Boven Digoel, koreksi anggaran cukup signifikan. Karena itu, OPD diminta benar-benar selektif dalam merencanakan kegiatan, khususnya yang menyangkut belanja modal. Fokus kita adalah menjaga stabilitas fiskal daerah,” ujarnya, Selasa (14/10/25).
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk mengutamakan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Program yang tidak mendesak disarankan untuk ditunda atau dialihkan guna mendukung kegiatan yang lebih penting dan strategis.
Situasi ini semakin menantang karena pelaksanaan APBD Perubahan berlangsung di masa transisi kepemimpinan daerah. Kepala daerah yang baru tentu membawa visi dan program kerja tersendiri, sehingga alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru.
“Anggaran perubahan bukan hanya soal pemangkasan, tapi juga proses penyesuaian agar kebijakan ke depan bisa dijalankan secara optimal,” tegasnya.
Selain efisiensi, Oral juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. OPD diminta lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan lain, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kerja sama dengan sektor swasta melalui skema investasi yang sesuai peraturan.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan dana transfer pusat. Daerah harus memperkuat kemandirian fiskal,” tandasnya.




















