Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Pemkab Boven Digoel Serahkan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025 ke DPRK untuk Dibahas

43
×

Pemkab Boven Digoel Serahkan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025 ke DPRK untuk Dibahas

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel — Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025 resmi diserahkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel kepada DPRK untuk dibahas bersama. Dokumen ini menjadi landasan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2025.

Tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah berharap seluruh proses pembahasan bersama DPRK dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan 2025 dapat ditetapkan secara efektif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Pilemon Tabuni, dalam sambutannya (14/10/25),menyampaikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perubahan tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan ini tentu masih akan mengalami perbaikan melalui pembahasan bersama Dewan yang terhormat. Oleh karena itu, atas berbagai hal yang dinilai sebagai kekurangan dalam rancangan ini kiranya dapat dipahami dan disikapi secara bijak oleh DPRK, untuk dilakukan koreksi dan penyempurnaan secara bersama-sama, khususnya penyesuaian terhadap besaran angka-angka yang tertuang dalam dokumen,” ujar Pilemon Tabuni.

Pilemon juga menambahkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan 2025 mencakup sejumlah aspek penting, antara lain asumsi makro ekonomi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal, arah kebijakan nasional, serta proyeksi belanja prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang di daerah.

“Kebijakan umum ini diharapkan dapat menyelaraskan arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro, serta kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan sumber dan besaran pendapatan. Begitu pula dengan kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan yang sinkron antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten,” tambahnya.

Dengan diserahkannya Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 ini, diharapkan proses pembahasan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK Boven Digoel dapat berlangsung konstruktif dan transparan, sehingga hasil akhirnya mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boven Digoel.