Honai,Boven Digoel – Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga resmi yang bertugas melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk yang beredar di pasaran.
Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kesadaran pelaku usaha sekaligus melindungi kesehatan masyarakat. Melalui Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat kabupaten, berbagai kegiatan seperti penerangan, penyuluhan, dan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku usaha akan dilakukan secara berkesinambungan (continue) guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Ketua Panitia Kegiatan Pertemuan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, Apt. Rice Lolongan, S.Farm, menjelaskan bahwa pembentukan BPOM menjadi langkah strategis dalam menjaga keamanan konsumsi masyarakat.
“Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam melakukan pengawasan, Loka POM Merauke bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota serta dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, maupun Kepolisian,” ungkap Rice,selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, Rice menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam memerangi peredaran obat dan makanan berbahaya di Kabupaten Boven Digoel.
“Peranan pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan jangka panjang yang perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Rice juga menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam produk konsumsi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pembentukan TKPPOM Kabupaten Boven Digoel, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih terarah dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
Tim Koordinasi ini bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat serta makanan, termasuk dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan pengawasan.
“Pengawasan yang baik dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan. Namun jika penyimpangan terjadi, sistem pengawasan yang efektif mampu mendeteksi sejauh mana pelanggaran terjadi dan apa penyebabnya,” tutup Apt. Rice Lolongan, S.Farm.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Boven Digoel aman, bermutu, dan layak konsumsi.




















