HONAI, Boven Digoel — Pemerintah Kabupaten Boven Digoel terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Program ini menjadi pedoman penting dalam merancang berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Identifikasi Kebutuhan Perda dan Penyusunan Propemperda, yang digelar oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk memahami proses perencanaan dan penyusunan regulasi secara sistematis dan terukur.
Dalam sambutannya, Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menegaskan bahwa Propemperda berperan penting dalam menciptakan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Propemperda bukan hanya daftar Raperda yang akan dibahas, tetapi juga peta jalan hukum daerah agar arah pembangunan dan pelayanan publik lebih jelas dan terarah,” ujarnya, Senin (4/11/25).
Menurut Bupati, penyusunan Propemperda harus berlandaskan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga setiap Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pelaksanaan Propemperda ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Melalui landasan hukum tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kewenangannya, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan dengan efektif di lapangan.
Tujuan utama dari pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) antara lain:
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Menjamin setiap Perda memiliki kejelasan tujuan dan manfaat bagi masyarakat.
- Mewujudkan ketertiban hukum serta kepastian dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
- Mendukung terciptanya regulasi yang sejalan dengan arah pembangunan daerah.
- Menjadi alat perencanaan hukum yang realistis dan dapat diukur dalam pelaksanaannya.
Melalui kegiatan Bimtek ini, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan hukum secara akurat di setiap sektor pembangunan. Dengan demikian, setiap Raperda yang diusulkan benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boven Digoel.
Bupati Roni Omba menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam membentuk produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. “Peraturan yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik pula. Karena itu, Propemperda harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah pembangunan daerah,” tutupnya.




















