Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Ketua DPRK Tegaskan Pentingnya Propemperda 2026 sebagai Instrumen Perencanaan Pembentukan Perda

130
×

Ketua DPRK Tegaskan Pentingnya Propemperda 2026 sebagai Instrumen Perencanaan Pembentukan Perda

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel melanjutkan Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 dengan memasuki Agenda Kedua, yakni Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2026,rabu (05/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, menegaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen vital dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah. “Program Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis,” ujarnya.

Simon menjelaskan bahwa pembentukan perda merupakan proses panjang dan terstruktur yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan. Hal tersebut, katanya, sejalan dengan ketentuan BAB III Paragraf 1 Pasal 13 jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Ia menambahkan, sesuai regulasi tersebut, Bupati wajib menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melalui Pimpinan DPRK untuk kemudian dibahas bersama. “Pembahasan dilakukan antara DPRK Boven Digoel dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah agar menghasilkan kesepakatan bersama serta memastikan setiap rancangan peraturan memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Simon mengungkapkan bahwa DPRK melalui Bapemperda, yang telah berafiliasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah telah melakukan serangkaian pembahasan teknis. Proses tersebut mencakup penyusunan hingga penetapan daftar Propemperda Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas.

“Penyusunan Propemperda 2026 telah dilakukan secara cermat, mengedepankan kebutuhan hukum daerah yang mendesak dan strategis untuk mendukung arah pembangunan Kabupaten Boven Digoel,” kata Simon.

Dengan penetapan Propemperda 2026 ini, DPRK berharap seluruh proses pembentukan peraturan daerah ke depan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Boven Digoel.