Scroll untuk baca artikel
Daerah

Bupati Roni Omba: Bantuan Hukum untuk Warga Miskin adalah Hak Konstitusional

25
×

Bupati Roni Omba: Bantuan Hukum untuk Warga Miskin adalah Hak Konstitusional

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel – Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan wujud nyata dari hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,rabu (05/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menekankan pentingnya percepatan pembahasan Raperda sebagai upaya memperkuat prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bupati menegaskan bahwa negara wajib menjamin setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

“Bantuan hukum terutama bagi orang miskin adalah suatu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional dari setiap warga negara. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum maupun organisasi yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menambahkan bahwa tujuan utama penyusunan Raperda tersebut adalah untuk Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum agar memperoleh akses terhadap keadilan,Mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan Memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah NKRI serta Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati Roni Omba berharap Raperda ini dapat segera dibahas dan ditetapkan, agar masyarakat kurang mampu di Kabupaten Boven Digoel dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal sebagai bagian dari hak dasar mereka.