Scroll untuk baca artikel
Daerah

Fraksi GANIS Setujui Raperda Bantuan Hukum untuk Diperkuat dan Dilanjutkan Pembahasannya

59
×

Fraksi GANIS Setujui Raperda Bantuan Hukum untuk Diperkuat dan Dilanjutkan Pembahasannya

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Fraksi Gerakan Nasional Pembangunan Indonesia Sejahtera (GANIS) DPRK Kabupaten Boven Digoel menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dibahas lebih lanjut.

Sekretaris Fraksi GANIS, Paulina Yanit, menegaskan pentingnya penyusunan Raperda yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu disampaikannya saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat DPRK, Kamis (6/11/25).

Paulina menjelaskan, setelah mencermati substansi Raperda, terdapat sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian agar peraturan ini dapat diimplementasikan secara optimal. Pertama, Raperda harus mampu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal maupun non-lokal, guna menjamin prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ketiga, menjamin kepastian dan pemerataan penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah Kabupaten Boven Digoel.

“Raperda ini harus menjadi pedoman yang jelas dalam memastikan akses hukum bagi seluruh warga, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih,” ujar Paulina.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah dan DPRK sebagai wakil rakyat. Selain memperkuat aspek hukum, Paulina menilai Raperda ini juga memiliki dimensi sosial dan budaya, termasuk dalam memberikan peran yang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Lebih lanjut, Fraksi GANIS menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan ini. “Masyarakat, khususnya OAP, harus dilibatkan agar bantuan hukum yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal,” tambahnya.

Paulina menilai Raperda ini bukan sekadar regulasi, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat agar akses bantuan hukum dapat diperoleh secara lebih mudah, efektif, dan transparan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Fraksi GANIS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Raperda ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas pemerataan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.