HONAI, Boven Digoel – Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
Setelah melakukan kajian terhadap naskah akademik, Kelompok Khusus menilai bahwa Raperda tersebut merupakan langkah progresif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga miskin yang kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan.
Ketua Kelompok Khusus, Marthen Luther, menyampaikan bahwa kehadiran Raperda Bantuan Hukum mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
“Sebagai negara hukum, seluruh warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Pemerintah daerah wajib menyiapkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin demi terciptanya keadilan sosial,” ujar Marthen Luther saat menyampaikan pandangan Kelompok Khusus terhadap Raperda tersebut, Kamis (6/11/25).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang tergolong miskin adalah mereka dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan nasional, yakni sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.306 per hari.
BPS juga mencatat bahwa Provinsi Papua Selatan menempati posisi keempat daerah termiskin di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 19,71 persen per Maret 2025. Di Kabupaten Boven Digoel, angka tersebut bahkan lebih tinggi, yaitu 21,96 persen atau sekitar 16.260 jiwa.
Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi hadirnya Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar masyarakat miskin dapat memperoleh perlindungan hukum secara adil dan merata.
Melalui regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diharapkan mampu memfasilitasi layanan bantuan hukum secara berkelanjutan, sebagai wujud nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.




















