HONAI, Boven Digoel – Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu memuat ketentuan khusus yang mengatur mengenai Hak Hukum Adat Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Kelompok Khusus, Marthen Luther, menyampaikan pandangan tersebut usai mencermati substansi Raperda yang menempatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai salah satu dasar hukumnya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama penyelenggaraan bantuan hukum akan banyak menyentuh masyarakat OAP, yang secara umum masih tergolong dalam kelompok ekonomi lemah.
“Kami tidak menolak hal ini, namun kami menyoroti belum adanya Bab, Pasal, atau Ayat yang secara spesifik mengatur tentang Hak Hukum Adat Orang Asli Papua,” ujar Marthen Luther saat menyampaikan pandangan resmi Kelompok Khusus terhadap Raperda Bantuan Hukum, Kamis (6/11/25).
Marthen menambahkan, dalam praktik di lapangan, penyelesaian berbagai persoalan hukum di Kabupaten Boven Digoel kerap melibatkan lembaga adat sebagai wadah penyelesaian damai. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kultural seperti Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Majelis Rakyat Papua (MRP), serta DPRK Afirmasi, perlu dilibatkan dan diperkuat perannya dalam implementasi Raperda ini.
Kelompok Khusus juga menyarankan agar Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Hukum Adat guna merumuskan norma-norma hukum adat yang belum tertulis agar dapat ditransformasikan ke dalam hukum positif nasional.
“Langkah ini penting agar tercipta keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian perkara, sehingga keadilan dapat diwujudkan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal,” tegas Marthen.
Melalui pengaturan yang inklusif terhadap hak hukum adat, Raperda Bantuan Hukum diharapkan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menjamin keadilan formal, tetapi juga menghormati kearifan lokal dan identitas masyarakat adat di Kabupaten Boven Digoel.


















