Scroll untuk baca artikel
Daerah

Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel Minta Penguatan Hukum Adat dalam Raperda Bantuan Hukum

55
×

Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel Minta Penguatan Hukum Adat dalam Raperda Bantuan Hukum

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menilai bahwa berbagai persoalan hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat Orang Asli Papua (OAP) membutuhkan dasar hukum adat yang kuat dan tertulis. Hal ini dinilai penting agar setiap penyelesaian perkara dapat dilakukan secara arif, bijaksana, dan berkeadilan.

Ketua Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel, Marthen Luther Wambarop, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Kamis (6/11/25).

Menurutnya, sejumlah persoalan sosial dan hukum yang sering muncul di tengah masyarakat Papua mencakup sengketa tanah adat, kematian akibat miras dan narkotika, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perjudian, gangguan ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, hingga perusakan lingkungan hidup.

“Jika lembaga adat belum memiliki produk hukum adat tertulis, maka penyelesaian perkara di masyarakat akan sulit dilakukan secara bijaksana apabila hanya mengandalkan hukum positif nasional,” jelas Marthen.

Ia menegaskan, setiap perkara yang terjadi di atas tanah Papua sebaiknya menjadikan Hukum Adat Tertulis sebagai landasan hukum yang mengikat sebelum dibawa ke ranah hukum positif. “Hal ini akan menciptakan efek jera sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih berkeadaban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Marthen berharap keberadaan Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi wadah bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat yang hidup dan berkembang di tanah Papua.

Dengan demikian, Raperda ini diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif—yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat.