Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Bupati: Bantuan Hukum Warga Miskin Adalah Hak Konstitusional

123
×

Bupati: Bantuan Hukum Warga Miskin Adalah Hak Konstitusional

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan wujud nyata dari hak konstitusional setiap warga negara. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boven Digoel yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,rabu (05/11/2025).

Dalam penjelasannya, Bupati Roni Omba mengatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bentuk implementasi dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, negara hukum harus menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian.

“Bantuan hukum, khususnya bagi orang miskin, merupakan hak konstitusional yang harus dijamin dan diwujudkan oleh negara,” tegas Bupati Roni Omba.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Boven Digoel akan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, kata Roni Omba, adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum agar mendapatkan akses terhadap keadilan, mewujudkan kesetaraan di depan hukum, serta menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati berharap agar pembahasan Raperda tersebut dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Dengan adanya Perda ini, masyarakat kurang mampu di Kabupaten Boven Digoel dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal sebagai bagian dari hak dasar mereka,” tutupnya.