HONAI, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boven Digoel mengimbau masyarakat agar memahami mekanisme baru dalam pengajuan bantuan ke pemerintah daerah. Perubahan sistem pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, membuat setiap permohonan bantuan kini harus melalui prosedur yang ketat dan terencana.
Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Setiap proposal bantuan dari masyarakat wajib disesuaikan dengan program resmi di dinas terkait.
“Sekarang tidak semua proposal bantuan bisa langsung dibantu. Harus dilihat dulu apakah masuk dalam rencana kerja dinas atau tidak,” sebut Roni Omba, Senin (10/11/25).
Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, setiap dana bantuan akan disalurkan secara selektif dan tepat sasaran.
“Kita berada dalam masa efisiensi anggaran. Jadi, masyarakat perlu memahami jika tidak semua usulan dapat dipenuhi,” jelasnya.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap setiap dana yang disalurkan kepada masyarakat. Proses verifikasi penerima dilakukan dengan cermat agar bantuan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Ia juga mengingatkan agar proposal bantuan disusun dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Menurutnya, bantuan yang berdampak luas akan lebih prioritas untuk didukung pemerintah.
Pemkab Boven Digoel berharap kebijakan ini dapat menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan pemahaman masyarakat agar proses penyaluran bantuan berjalan adil dan tepat guna.




















