Wakil Ketua III DPRK Boven Digoel, Abiyatar Besagi, mendorong pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membuka ruang afirmasi bagi anak asli Papua dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Langkah ini dinilai penting untuk menjamin adanya keseimbangan serta kesempatan yang adil bagi putra-putri daerah dalam struktur pemerintahan.
Dalam pernyataannya Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pencari kerja, Abiyatar menegaskan bahwa banyak pencari kerja asli Papua menghadapi kesulitan bersaing, terutama pada formasi tertentu seperti bidang kesehatan yang mensyaratkan dokumen khusus seperti STR. Kondisi ini, menurutnya, membuat sebagian anak daerah tersisih meski memiliki kemampuan di bidang lain.
“Saya tetap akan mendampingi para pencaker ke BKD dan bertanya langsung apakah ada dasar Otsus yang membuka ruang afirmasi bagi anak asli Papua. Kita minta kuota—apakah itu bisa atau tidak, atau justru bertentangan dengan ketentuan yang ada,” ujar Abiyatar, jumat (14/11/2025).
Ia menambahkan bahwa afirmasi tidak harus dipaksakan pada semua formasi, tetapi dapat diarahkan ke bidang-bidang yang realistis bagi anak Papua.
“Kalau di kesehatan sulit karena syarat STR, ya silakan teman-teman non-OAP masuk. Tapi di jalur lain, kasih masuk orang Papua. Supaya terlihat ada keseimbangan dalam pemerintahan,” katanya.
Abiyatar juga memberikan apresiasi kepada para pencari kerja yang hadir menyampaikan aspirasi dalam suasana kondusif dan profesional.
“Saya berterima kasih karena teman-teman datang secara profesional, menjaga situasi kondusif. Aspirasi tetap kami terima dan itu sangat kami hargai,” ujarnya.
Terkait persoalan rekrutmen CPNS dan PPPK yang sempat viral di media sosial, Abiyatar menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas bersama Panitia Khusus (Pansus).
“Kalau memang saya dilibatkan dalam Pansus secara teknis, saya siap. Mudah-mudahan saya bisa ikut menggali persoalan yang sudah terjadi dan viral itu,” tegasnya.
Dengan dorongan afirmasi ini, DPRK berharap ke depan semakin banyak putra-putri asli Papua yang dapat berperan aktif dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.




















