Scroll untuk baca artikel
Daerah

73% DAU Terserap untuk Gaji Aparatur, 59 Perangkat Daerah Boven Digoel Berebut Dana Sisa

55
×

73% DAU Terserap untuk Gaji Aparatur, 59 Perangkat Daerah Boven Digoel Berebut Dana Sisa

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Hampir 73 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Boven Digoel tahun ini terserap untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan aparatur serta tenaga kontrak. Dari total anggaran DAU, sebesar Rp379,55 miliar telah digunakan untuk belanja wajib pegawai, sehingga hanya Rp143,89 miliar yang tersisa sebagai dana fleksibel untuk 59 perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel praktis hanya memiliki sekitar 27,5 persen dari total DAU sebagai ruang fiskal yang dapat diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Dana sisa yang jumlahnya Rp143,89 miliar itu menjadi sumber pembiayaan bagi seluruh program dan kegiatan yang diusulkan OPD pada tahun anggaran 2026, setelah sebagian besar DAU dikunci untuk belanja wajib gaji pegawai.

Dalam sambutannya, Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menjelaskan rincian alokasi DAU yang wajib diserap untuk belanja pegawai.
“Belanja gaji dan tunjangan seluruh Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun P3K berjumlah kurang lebih Rp331 miliar. Belanja gaji untuk tenaga kontrak sekitar Rp35,90 miliar, sementara gaji P3K paruh waktu kurang lebih Rp12,64 miliar. Maka total seluruh belanja pegawai dan tenaga kontrak menjadi sekitar Rp379,55 miliar,” ungkap Bupati,senin (24/11/2025).

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa dari total DAU tersebut, ruang fiskal yang tersisa untuk dibagikan kepada 59 perangkat daerah hanya Rp143,89 miliar.
“Sehingga DAU bebas yang dapat dibagikan kepada 59 Perangkat Daerah di Kabupaten Boven Digoel tersisa Rp143.899.662.000,” ujarnya.

Di tengah tantangan sempitnya ruang fiskal, Bupati Roni Omba berharap OPD tetap berkomitmen menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Inilah anggaran kita nanti di tahun 2026. Memang ini akan sangat sulit untuk kita jabarkan ke dalam Renja maupun RKA di OPD, namun saya berharap keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk kita sama-sama memastikan roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.

Pemkab Boven Digoel saat ini tengah berupaya melakukan penataan perencanaan berdasarkan skala prioritas guna memastikan program yang menyentuh langsung pelayanan publik tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.