Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel Soroti Kualitas Pengelolaan Keuangan dalam Ranwal RPJMD 2025–2029

48
×

Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel Soroti Kualitas Pengelolaan Keuangan dalam Ranwal RPJMD 2025–2029

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digoel menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna,senin (08/12/2025).

Sekretaris Kelompok Khusus, Ian Maruwo Hugagi, menegaskan bahwa seluruh elemen daerah memiliki tekad besar untuk memajukan Boven Digoel agar sejajar dengan kabupaten lain di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa semangat tersebut harus diiringi perhitungan realistis terhadap kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal Boven Digoel masih menghadapi tantangan serius. Anggaran daerah mengalami efisiensi dari tahun ke tahun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. “Keinginan besar untuk membangun negeri ini perlu kita apresiasi, namun harus mempertimbangkan kekuatan fiskal kita yang masih lemah,” ujarnya.

Ian juga menyinggung hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, yang kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kabupaten Boven Digoel. Opini serupa telah diterima sejak 2020 hingga 2024, dan dikhawatirkan akan berlanjut pada 2025.

Ia menilai, kondisi ini merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan. “Jika di tahun 2026 pemerintah tidak mampu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka risiko terburuk adalah opini Disclaimer. Itu berarti pengelolaan keuangan daerah dianggap sangat jelek dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dampak dari penilaian buruk tersebut tidak main-main. Pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan sanksi hukum lainnya. Situasi ini tentu akan memperburuk kemampuan fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Kelompok Khusus DPRD meminta pemerintah daerah bekerja lebih keras dan menyusun strategi matang agar mampu mencapai perbaikan signifikan di tahun 2026. Keberhasilan tersebut diyakini akan menjadi fondasi bagi pencapaian target pembangunan hingga akhir periode RPJMD 2029.

“Pemerintah daerah harus berpikir dan bekerja keras untuk memastikan keberhasilan baik dalam pengelolaan keuangan maupun pembangunan daerah,” tutup Ian Maruwo.