Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Fraksi Golkar Ingatkan RPJMD Boven Digoel Harus Lindungi Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan

120
×

Fraksi Golkar Ingatkan RPJMD Boven Digoel Harus Lindungi Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRK Boven Digoel mengingatkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel agar penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan hidup, serta kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam Sidang Paripurna DPRK Boven Digoel,jumat (12/12/2025),saat membacakan pandangan fraksi terhadap Rancangan Awal RPJMD 2025–2029. Juru bicara Fraksi Golkar, Oral Bruner Leleng, menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah harus berpijak pada prinsip ekonomi hijau yang berkeadilan.

Menurut Fraksi Golkar, pembangunan berbasis ekonomi hijau harus benar-benar menghormati hak ulayat dan eksistensi kampung adat. Pembangunan ekonomi, kata mereka, wajib memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat adat tanpa merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pembangunan daerah diharapkan sensitif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekologi setempat.

Selain itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan. RPJMD Kabupaten Boven Digoel harus selaras dengan RPJPD, RPJMN, RPJPD Provinsi Papua Selatan, serta dokumen perencanaan lainnya agar pembangunan berjalan terarah, berkelanjutan, dan tidak tumpang tindih.

Fraksi Golkar juga menyoroti aspek implementasi dan evaluasi RPJMD. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diminta memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan efektif, disertai evaluasi secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih realistis dalam menyusun proyeksi keuangan daerah, mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut perencanaan fiskal yang matang dan terukur.

Terkait pendapatan daerah, Fraksi Golkar mendorong adanya terobosan kebijakan dan strategi inovatif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih optimal, termasuk pengelolaan sampah dan upaya pencegahan penurunan tutupan lahan, sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel.

Sebagai tindak lanjut, Fraksi Golkar merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan sosialisasi RPJMD kepada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam implementasi RPJMD, serta menyediakan anggaran yang memadai disertai monitoring dan evaluasi secara berkala.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar DPRK Boven Digoel berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029. Fraksi Golkar berharap RPJMD yang dihasilkan nantinya menjadi pedoman pembangunan daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Boven Digoel.