Honai,Boven Digoel-Setelah mempertimbangkan seluruh pandangan dan rekomendasi yang berkembang dalam pembahasan, Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRK Boven Digoel menyatakan menerima dan mendukung penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun 2025 serta Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, sebagai upaya memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel,jumat (12/12/2025) Fraksi Golkar menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedua ranperda tersebut dinilai strategis untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pandangan fraksi dibacakan oleh anggota Fraksi Golkar, Oral Bruner Leleng, yang menegaskan bahwa Fraksi Golkar secara resmi menerima dan mendukung Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ia berharap Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas, berkeadilan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel.
Lebih lanjut, Oral menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas inisiatif penyusunan Raperda Bantuan Hukum. Menurutnya, regulasi ini memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat Boven Digoel, sekaligus mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyatakan menerima dan mendukung penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda ini diharapkan menjadi momentum peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Fraksi Golkar turut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi agar implementasi Peraturan Daerah tersebut berjalan optimal. Di antaranya, mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan Peraturan Bupati tentang struktur organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja BAPPERIDA, BAPENDA, dan BPKAD paling lambat tiga bulan sejak Perda diundangkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19A.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya memastikan proses transisi penataan kelembagaan dan personal berjalan secara mulus agar tidak mengganggu pelayanan publik, melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BAPPERIDA dan BAPENDA agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
Dengan dukungan tersebut, Fraksi Golkar berharap kedua Peraturan Daerah yang ditetapkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boven Digoel.




















