Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Kelompok Khusus DPRK Dorong Percepatan Raperda Strategis dan Investasi Legal di Boven Digoel

43
×

Kelompok Khusus DPRK Dorong Percepatan Raperda Strategis dan Investasi Legal di Boven Digoel

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel— Kelompok Khusus DPRK Kabupaten Boven Digoel dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 mendorong pemerintah daerah bersama DPRK untuk mempercepat pembentukan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis pada tahun 2026. Langkah ini dinilai penting untuk membuka ruang investasi yang legal dan berkeadilan dalam pengelolaan potensi sumber daya alam unggulan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Boven Digoel.

Dalam pendapat akhirnya, Kelompok Khusus menegaskan perlunya terobosan legislatif yang berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat asli. Mereka menekankan percepatan pembahasan Raperda Pendataan Orang Asli Papua (OAP) dan Raperda Ekonomi Berbasis Wilayah Adat sebagai fondasi utama pembangunan daerah, sekaligus diiringi langkah tegas menutup celah investasi ilegal yang selama ini merugikan daerah.

Wakil Ketua Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel, Renye Awan Ayarop, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRK pada tahun 2026 hendaknya memprioritaskan penetapan Raperda yang berkaitan langsung dengan peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan pendapatan asli daerah.

“Perlu percepatan penetapan sejumlah Raperda, di antaranya Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif bagi Orang Asli Papua di Boven Digoel, Raperda Pengembangan SDM dan Tenaga Kerja Lokal, Raperda Pendataan Orang Asli Papua, Raperda Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dan Komoditas Unggulan Kabupaten Boven Digoel, Raperda Penyelenggaraan Transportasi, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boven Digoel, serta Raperda Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” ujar Renye,jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, pada periode pemerintahan 2025–2029, pemerintah daerah bersama DPRK harus secara aktif mencari, mendukung, dan menghadirkan investor yang legal untuk berinvestasi di Kabupaten Boven Digoel. Investasi tersebut diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya alam daerah secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Potensi unggulan seperti karet, kopi, cokelat, kelapa, dan sagu harus dikelola melalui investasi yang sah dan berkeadilan. Di saat yang sama, pemerintah harus melarang dan menindak tegas investasi ilegal yang merugikan daerah Kabupaten Boven Digoel,” tegasnya.

Kelompok Khusus berharap, percepatan regulasi dan kepastian hukum investasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat asli Boven Digoel.