Honai, Boven Digol — Sekretaris Jendral Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Sekjen BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyampaikan rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun saat melakukan kunjungan kerja, baru-baru ini,kamis (05/02/026).
Dalam keterangannya, Sekjen BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman mengatakan bahwa pihaknya memiliki lahan seluas kurang lebih 5 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Lahan tersebut merupakan aset PLBN dan siap digunakan, dengan catatan perencanaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara jelas dan terukur.
“Masih ada sekitar lima hektare lahan yang merupakan milik PLBN. Ini bisa kita gunakan, tapi harus jelas peruntukannya, ukurannya, dan penataannya. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah atau komplain,” ujar Sekjen BNPP.
Ia menjelaskan, SPPG nantinya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas tempat makan, sehingga masyarakat dan tamu yang datang ke PLBN dapat langsung menikmati makanan di lokasi tanpa harus didistribusikan ke luar kawasan.
“Kalau bisa, SPPG yang kita miliki menjadi tempat makan. Jadi yang datang ke sini makan di sini. Konsepnya seperti di sekolah, ambil makan langsung dari dapur, tapi disiapkan juga tempat makannya supaya orang bisa berkumpul,” jelasnya.
Sekjen BNPP juga meminta agar konsep pembangunan SPPG segera disusun secara matang, termasuk pengaturan akses jalan dan sistem pengelolaannya. Penyelenggaraan program ini direncanakan akan diatur oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola dan tenaga pendukung.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendataan penerima manfaat. Untuk itu, ia meminta dukungan dari Kapolres dan Bupati setempat agar jumlah penerima manfaat dapat dicatat dengan baik dan dilaporkan secara resmi.
“Nanti saya laporkan jumlah penerima manfaatnya, bisa ribuan orang. Setiap hari kita beri makan. Prioritasnya perempuan, ibu hamil, dan anak-anak stunting, tapi masyarakat lainnya juga bisa,” katanya.
Menurutnya, program ini diharapkan dapat membantu peningkatan gizi masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus menggerakkan partisipasi dan perekonomian warga setempat.
“Yang penting semuanya jelas, tertata, dan bermanfaat untuk masyarakat,” tutupnya.




















