Scroll untuk baca artikel
Daerah

Bupati Boven Digoel Tegaskan Pelantikan Pejabat Sudah Sesuai Aturan dan Tidak Bermasalah

24
×

Bupati Boven Digoel Tegaskan Pelantikan Pejabat Sudah Sesuai Aturan dan Tidak Bermasalah

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel – Bupati Boven Digoel menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk berdasarkan persetujuan teknis (Pertek) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Roni Omba ,jumat (29/05/2026), Bupati Roni Omba menepis berbagai isu yang sempat berkembang terkait pelantikan pejabat yang dilaksanakan pada 17 Maret dan 29 Mei 2025. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan telah mengikuti aturan kepegawaian yang berlaku.

“Pertek sudah keluar dan pelantikan dilaksanakan sesuai aturan. Pelantikan pada 17 Maret hingga hari ini tidak menimbulkan masalah apa pun. Karena itu saya berharap seluruh pejabat yang telah dilantik dapat menyesuaikan diri dan fokus menjalankan tugas,” ujar Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa informasi yang beredar di berbagai media terkait legalitas pelantikan tidak perlu lagi diperdebatkan, karena kewenangan memberikan penilaian maupun sanksi terhadap kepala daerah dalam urusan kepegawaian berada pada instansi yang berwenang, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada teguran maupun koreksi yang diterima dari pemerintah pusat terkait pelantikan tersebut. Hal itu menjadi bukti bahwa proses yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Yang dapat memberikan sanksi kepada Bupati dalam urusan pelantikan adalah BKN Pusat. Sampai hari ini saya tidak menerima teguran apa pun. Itu berarti pelantikan yang dilakukan sebelumnya maupun yang dilaksanakan hari ini sah dan sesuai aturan,” tegasnya.

Bupati mengakui bahwa sebelumnya sempat muncul berbagai informasi dan pertanyaan dari sejumlah pihak mengenai proses pelantikan pejabat. Bahkan dirinya juga sempat dimintai keterangan oleh berbagai pihak terkait hal tersebut. Namun ia menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa perubahan regulasi kepegawaian yang relatif baru memerlukan penyesuaian dari seluruh pihak, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mengimplementasikan setiap tahapan administrasi dan prosedur pelantikan.

“Barangkali sebelumnya masih ada yang belum memahami aturan baru ini. Karena itu BKD juga harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku agar seluruh proses kepegawaian berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Di akhir arahannya, Bupati mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk menghentikan berbagai spekulasi terkait pelantikan dan lebih fokus pada peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai isu-isu yang tidak benar terus berkembang hingga ke tingkat pusat. Yang terpenting sekarang adalah bekerja dengan baik, menjalankan amanah jabatan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.