Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Sampaikan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD 2025

21
×

DPRK Boven Digoel Sampaikan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD 2025

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di ruang sidang DPRK Boven Digoel,rabu (29/06/2026).

Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel, Oral Bruner Leleng, mengatakan agenda rapat paripurna merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) pembahas LHP BPK RI serta Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRK.

Menurutnya, agenda utama rapat paripurna adalah penyampaian laporan Panitia Khusus sekaligus rekomendasi DPRK terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025.

“Laporan yang disampaikan Panitia Khusus atas hasil pemeriksaan BPK RI akan menjadi dasar rekomendasi DPRK kepada pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang tercantum dalam LHP BPK RI,” ujar Oral Bruner Leleng saat memimpin rapat.

Ia menjelaskan, agar memiliki kekuatan hukum, rekomendasi tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRK. Keputusan tersebut telah dirumuskan oleh anggota Panitia Khusus yang merupakan perwakilan dari seluruh fraksi DPRK serta Kelompok Khusus.

Oral Bruner Leleng menambahkan, persetujuan lisan maupun persetujuan anggota DPRK dalam rapat paripurna menjadi dasar bagi pimpinan rapat untuk menandatangani Keputusan DPRK.

Setelah ditandatangani, keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai pedoman dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRK atas hasil pemeriksaan BPK RI.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRK berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti seluruh catatan dan temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi semakin transparan, akuntabel, dan efektif.