HONAI, Boven Digoel – Penatausahaan dan pengelolaan aset daerah masih menjadi salah satu perhatian utama dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dipimpin Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus.
Dalam arahannya, Marlinus menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera menyelesaikan rekomendasi yang menjadi tanggung jawabnya. Menurutnya, pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat sejumlah catatan terkait penatausahaan aset pemerintah daerah. Selain persoalan aset, terdapat pula beberapa rekomendasi lain yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut secara menyeluruh dari perangkat daerah.
“Kita harus mencapai pengelolaan yang lebih baik, di antaranya terkait penatausahaan dan pengelolaan aset daerah yang masih menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan,” ujar Marlinus, Rabu (24/6/2026).
Marlinus menekankan bahwa penyelesaian rekomendasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi semata. Setiap OPD diminta mengidentifikasi penyebab munculnya temuan agar langkah perbaikan yang dilakukan benar-benar mampu mencegah persoalan serupa terjadi pada masa mendatang.
Menurutnya, pengelolaan aset yang tertib akan memberikan kepastian terhadap keberadaan dan pemanfaatan barang milik daerah. Hal tersebut juga menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berkomitmen terus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan aset daerah melalui peningkatan koordinasi, penataan administrasi, dan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.




















