Scroll untuk baca artikel
Daerah

Lima Tahun Bertahan di Opini WDP, Pemkab Boven Digoel Diminta Terus Berbenah

21
×

Lima Tahun Bertahan di Opini WDP, Pemkab Boven Digoel Diminta Terus Berbenah

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Hasil tersebut menandai lima tahun berturut-turut Boven Digoel mempertahankan opini yang sama.

Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Meski demikian, Marlinus menegaskan bahwa opini WDP belum menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun.

“Namun demikian, capaian opini tersebut tidaklah membuat kita harus berpuas diri karena masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki bersama,” ujar Marlinus saat rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, opini WDP menunjukkan masih terdapat catatan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.

Menurut Marlinus, perbaikan tata kelola keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius agar kelemahan yang sama tidak kembali ditemukan pada pemeriksaan berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang semakin baik, pemerintah optimistis dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus membuka peluang meraih opini yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.