Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Banggar DPRK Boven Digoel Sampaikan Empat Catatan dalam Pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026

30
×

Banggar DPRK Boven Digoel Sampaikan Empat Catatan dalam Pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– Badan Anggaran DPRK Boven Digoel menyampaikan empat poin penting yang menjadi perhatian bersama dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Empat poin tersebut meliputi pengelolaan Dana Otonomi Khusus atau Otsus, penganggaran honorarium dan makan minum bagi tenaga Satpol PP, penjemputan 252 kuota formasi CPNS sisa tahun 2021, serta percepatan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Saat membacakan Laporan Badan Anggaran DPRK Boven Digoel terhadap pembahasan Perubahan Rancangan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, anggota Banggar DPRK Boven Digoel, Renye Awam Ayarop, mengatakan pemerintah daerah wajib melibatkan DPRK, khususnya DPRK afirmasi, dalam perencanaan dan penganggaran Dana Otsus.

“Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Dana Otonomi Khusus Wajib Melibatkan DPRK terlebih khusus DPRK Afirmasi sebagai fungsi budgeting dan perwakilan masyarakat asli Boven Digoel dari kelima suku,” kata Renye,(28/08/2026).

Menurutnya, pelibatan DPRK diperlukan untuk memastikan Dana Otsus direncanakan dan dianggarkan berdasarkan usulan serta permasalahan akar rumput, sehingga output dan outcome yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Banggar juga menekankan agar pengelolaan Dana Otsus tidak menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA Otsus.

Poin kedua, Banggar meminta Bagian Umum Setda Boven Digoel memperhatikan kembali penganggaran honorarium serta makan dan minum untuk pengamanan tenaga Satpol PP.

“Menjadi perhatian Bagian Umum Setda untuk penganggaran honorarium dan makan minum pengamanan untuk tenaga Satpol PP dikembalikan penganggarannya dari Bagian Umum Setda ke Dinas Satpol PP,” ujarnya.

Selanjutnya, Banggar meminta pemerintah daerah melalui BKD dan PSDM segera menindaklanjuti 252 kuota formasi pengadaan CPNS sisa tahun 2021 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN-RB.

Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan terhadap pencari kerja Orang Asli Papua atau OAP dan tetap berkoordinasi dengan DPRK sebagai wakil rakyat.

“Pemerintah daerah melalui BKD dan PSDM untuk segera menjemput 252 kuota formasi pengadaan CPNS sisa tahun 2021 pada MENPANRB dengan melakukan pendataan pencari kerja Orang Asli Papua dan tetap berkoordinasi bersama dengan DPRK sebagai wakil rakyat,” jelas Renye.

Sementara itu, pada poin keempat, Banggar meminta pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.

“Pemerintah daerah mensegerahkan penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS hasil pembahasan Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” pungkasnya.