Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Sekretaris DPRK Boven Digoel: Batas Waktu Pengosongan Rumah Jabatan Hingga Akhir Maret 2025

63
×

Sekretaris DPRK Boven Digoel: Batas Waktu Pengosongan Rumah Jabatan Hingga Akhir Maret 2025

Sebarkan artikel ini
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRK Boven Digoel, Felix Yoseph Arfandi

Honai,Boven Digoel – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menegaskan bahwa batas waktu yang diberikan kepada anggota DPRD yang telah purna tugas untuk meninggalkan rumah jabatan DPRK adalah hingga akhir Maret 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan guna memastikan tertib administrasi dan penggunaan fasilitas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRK Boven Digoel, Felix Yoseph Arfandi, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi antara Sekretariat DPRK dan Kejaksaan Negeri Merauke. Sesuai dengan rundown yang telah disepakati, mantan anggota DPRK yang masih menempati rumah jabatan diharapkan segera mengosongkannya sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Sesuai dengan kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Merauke, batas akhir bagi anggota DPRD yang sudah purna tugas untuk meninggalkan rumah jabatan adalah akhir bulan Maret ini. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik sehingga anggota DPRK yang baru bisa segera menempati rumah jabatan tersebut,” ujar Felix Yoseph Arfandi usai mediasi bersama keluarga anggota DPRK yang purna tugas, (07/03/25)

Felix juga menegaskan bahwa keputusan ini bersifat final dan harus dipatuhi oleh para mantan anggota dewan. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban administrasi serta memastikan pemanfaatan fasilitas negara secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sekretariat DPRK Boven Digoel berharap bahwa proses pengosongan rumah jabatan ini dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga anggota DPRK yang baru dapat segera bekerja dengan maksimal. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan fasilitas negara secara tertib dan efisien.

Dengan adanya keputusan ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat bekerja sama guna memastikan kelancaran transisi kepemilikan rumah jabatan di lingkungan DPRK Boven Digoel.