HONAI, Boven Digoel – Sekretaris Daerah (Sekda) Boven Digoel, Pilemon Tabuni, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Boven Digoel untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi anggaran daerah yang tengah mengalami efisiensi, ditambah dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang turut membebani keuangan daerah.
Peringatan ini disampaikan Pilemon dalam upaya menjaga stabilitas keuangan daerah, mengingat pemerintah pusat telah lama menginstruksikan agar perekrutan tenaga honorer dihentikan untuk mencegah penambahan beban anggaran yang semakin terbatas.
“Keuangan daerah saat ini sangat terbatas, dan perekrutan tenaga honorer hanya akan memperburuk kondisi ini. Kami tidak ingin menambah beban APBD yang sudah tertekan,” ujar Pilemon, Senin (10/3/25).
Pilemon juga menegaskan bahwa perekrutan tenaga honorer tidak hanya berdampak pada anggaran, tetapi juga menimbulkan masalah di masa depan, terutama terkait tuntutan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia mengingatkan agar perekrutan tenaga honorer tidak dilakukan atas dasar hubungan keluarga atau kerabat, karena hal tersebut dapat menimbulkan potensi permasalahan yang lebih besar ke depan.
“Perekrutan tenaga honorer harus berdasarkan kebutuhan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami harap seluruh OPD dapat mematuhi arahan ini untuk menjaga keseimbangan anggaran daerah dan menghindari permasalahan di masa depan,” tambah Pilemon.


















