Honai,Boven Digoel– Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Papua bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua melaksanakan Survei Ongkos Angkut Beras (SOAB). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi distribusi beras, khususnya di wilayah pedalaman Papua yang kerap terkendala akses logistik.
Survei ini digagas melalui kolaborasi Kepala DJPB Provinsi Papua, Maudi Hermawan, dan Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina. Menurut Stanislaus Christo, Fungsional Statistisi Pertama BPS Provinsi Papua, SOAB bertujuan memetakan harga beras di ibu kota kabupaten/kota serta menghitung biaya angkut dari titik suplai ke titik serah di distrik-distrik terpencil.
“Tahap pengumpulan data sedang berlangsung dan akan segera masuk ke pengolahan data. Metodologi survei mencakup penyiapan kuesioner, pengumpulan dan pengolahan data, serta diseminasi hasil,” jelas Christo pada Senin (26/05/2025).
Christo menekankan, survei telah menjangkau seluruh kabupaten/kota di Papua dengan fokus pada dua komponen kunci Harga beras di pasar setempat dan Biaya jasa angkut dari supply point ke lokasi penyerahan.
“Data ini krusial untuk menetapkan kebijakan distribusi beras, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dengan akses terbatas,” tambahnya.
Hasil akhir SOAB rencananya akan diserahkan ke DJPB Provinsi Papua dalam bentuk laporan lengkap pada akhir Juni 2025. Diharapkan, temuan survei dapat menjadi acuan valid untuk Menghitung subsidi ongkos angkut beras secara tepat dan Memperbaiki rantai distribusi agar lebih efisien dan merata.
“Dengan data yang akurat, pemerintah bisa memastikan beras sampai ke masyarakat pedalaman dengan biaya terjangkau,” pungkas Christo.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting mengingat tantangan geografis Papua yang kompleks, sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam ketahanan pangan daerah.




















