Honai,Boven Digoel– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boven Digoel turut mendampingi kegiatan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh BPS Provinsi Papua bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dalam rangka pelaksanaan Survei Ongkos Angkut Beras (SOAB). Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara DJPB dan BPS Provinsi Papua untuk memperbarui data biaya distribusi beras di wilayah Papua.
Meskipun bukan termasuk supply point utama beras, Kabupaten Boven Digoel tetap menjadi bagian dari wilayah survei karena memiliki tantangan geografis tersendiri dalam distribusi komoditas pangan tersebut.
Kepala BPS Boven Digoel, Novita Damayanti, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan SOAB, timnya memiliki dua tugas utama. “Pertama, mencatat jasa angkut beras hingga ke titik distribusi terjauh. Kedua, mengumpulkan data harga beras, baik kualitas premium, medium, maupun beras lokal,” ujarnya, Senin (26/05/2025).
Untuk memastikan keakuratan data, tim dari DJPB dan BPS Provinsi Papua turun langsung ke lapangan melakukan supervisi dan konfirmasi terhadap proses wawancara responden, khususnya di sekitar Kota Tanah Merah.
“Kehadiran tim pusat dan provinsi bertujuan memverifikasi apakah data yang kami kumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil. Hasil survei ini nantinya akan menjadi acuan dalam perhitungan subsidi ongkos angkut beras oleh pemerintah,” tambah Novita.
Novita menekankan pentingnya data yang akurat, mengingat proses distribusi beras di Boven Digoel melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, seperti PT Irian Bhakti sebagai salah satu penyedia jasa logistik.
Melalui SOAB ini, pemerintah berharap memperoleh data riil yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi ongkos angkut oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, program bantuan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pedalaman dapat berjalan lebih adil, akurat, dan efisien.
“SOAB ini sangat baik karena menunjukkan komitmen DJPB dalam pembaruan data. Harapannya, hasilnya benar-benar representatif dan bisa menjadi pedoman kebijakan ke depan,” tutup Novita.
Dengan adanya survei ini, diharapkan kebijakan distribusi dan subsidi beras di Papua, khususnya di wilayah terpencil seperti Boven Digoel, dapat lebih tepat sasaran dan mendukung ketahanan pangan daerah.




















