Scroll untuk baca artikel
DaerahSosial

Kebijakan Khusus untuk ASN Papua: Tunjangan Beras Bisa Natura atau Uang, Ini Alasannya

139
×

Kebijakan Khusus untuk ASN Papua: Tunjangan Beras Bisa Natura atau Uang, Ini Alasannya

Sebarkan artikel ini
foto bersama DJPB papua dan BPS Papua dan Boven Digoel

Honai,Boven Digoel– Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua mendapatkan perlakuan khusus terkait tunjangan beras. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang umumnya menerima tunjangan dalam bentuk uang, ASN di Papua masih diberikan opsi untuk memilih antara uang atau beras fisik (natura). Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap tantangan geografis dan ekonomi di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran I Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Papua, Prambudia Mulyono Muslim, menjelaskan bahwa mayoritas ASN memilih beras fisik karena harga komoditas tersebut di Papua sangat dinamis, terutama di daerah terpencil.

“Seluruh daerah di Indonesia tunjangan beras sudah dalam bentuk uang. Tapi Papua diberikan eksklusivitas karena harga beras di sini sangat dinamis, dan kalau hanya diberikan dalam bentuk uang, khawatir kebutuhan dasar ASN di daerah pedalaman tidak bisa terpenuhi,” ujar Prambudia, Senin (26/05/2025).

Sebagai contoh, Distrik Yaniruma di wilayah pedalaman disebutkannya sebagai daerah yang sulit diakses. Jika ASN di sana hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang, harga beras yang tinggi bisa membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Selain memberikan pilihan natura, pemerintah juga memberikan subsidi ongkos angkut untuk memastikan beras bisa didistribusikan hingga ke daerah terpencil dengan harga terjangkau.

“Berasnya sudah disubsidi secara normal melalui gaji. Tapi ini ditambah lagi dengan fasilitas subsidi ongkos angkut, supaya ASN bisa mendapatkan beras sampai ke tempat tugas mereka dengan harga yang terjangkau,” tambah Prambudia.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan motivasi ASN yang bertugas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya Papua.

“Kita ingin ASN yang berada di distrik pedalaman tetap termotivasi. Dengan logistik yang terjamin, mereka bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan afirmasi khusus bagi ASN di wilayah 3T, dengan menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi lokal.