Scroll untuk baca artikel
Daerah

DPRK Boven Digoel Turun Tangan, Respons Keluhan Guru Soal TPP Dipotong & Tunjangan Mandek

51
×

DPRK Boven Digoel Turun Tangan, Respons Keluhan Guru Soal TPP Dipotong & Tunjangan Mandek

Sebarkan artikel ini
DPRK Boven Digoel Turun Tangan, Respons Keluhan Guru Soal TPP Dipotong & Tunjangan Mandek

Honai,Boven Digoel– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Simon Akka, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan para guru terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi. Pernyataan ini disampaikan menyusul aduan yang disampaikan langsung oleh sejumlah tenaga pendidik ke kantor DPRK.

Simon Akka mengonfirmasi bahwa surat agenda hearing dari para guru telah diterima dan menjadi perhatian serius dewan. Ia memastikan bahwa DPRK akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah, Kabag Ortal, serta bagian keuangan Pemda untuk meminta penjelasan resmi.

“Kami sedang menindaklanjuti semua poin dalam agenda hearing yang disampaikan guru. Atas nama DPRK, kami siap mempertanyakan hal ini ke pihak terkait agar ada kejelasan. Setelah itu, kami akan memberikan informasi langsung kepada bapak/ibu guru,” tegas Simon, Senin (26/05/2025).

Ia juga meminta kesabaran dan waktu bagi dewan untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung seperti ini sangat penting agar DPRK memahami kondisi riil yang dialami para pendidik.

“Ini adalah masukan berharga bagi kami karena kami bisa melihat langsung situasi di lapangan. Dengan adanya aspirasi ini, kami memiliki gambaran jelas dan akan bertindak sesuai kewenangan kami,” tambahnya.

Keluhan ini muncul di tengah ketidakpuasan sejumlah guru yang mengalami pemotongan TPP serta belum cairnya tunjangan sertifikasi. Mereka berharap DPRK dapat mendorong penyelesaian masalah ini agar hak-hak mereka segera dipenuhi.

“Kami berharap ada solusi konkret. TPP adalah bagian dari penghasilan kami, sementara tunjangan sertifikasi sudah seharusnya dibayarkan tepat waktu,” ujar salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya.

DPRK Boven Digoel berjanji akan memantau perkembangan kasus ini dan memastikan adanya respons cepat dari pemerintah daerah. Para guru berharap komitmen dewan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan