Scroll untuk baca artikel
Daerah

Penyesuaian TPP Pegawai Harus Berdasarkan Kondisi Keuangan Daerah

58
×

Penyesuaian TPP Pegawai Harus Berdasarkan Kondisi Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Pemerintah daerah menegaskan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. TPP bukan merupakan belanja wajib seperti gaji pokok, sehingga pengalokasiannya bersifat fleksibel dan bergantung pada kondisi fiskal daerah.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Boven Digoel, Joko Kohari, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK Boven Digoel, Selasa (27/5/2025). Ia menekankan bahwa anggapan seolah pemerintah daerah wajib menganggarkan TPP bagi seluruh pegawai merupakan pemahaman yang keliru.

“Perlu dipahami bahwa TPP tidak bersifat wajib seperti gaji. Pemberiannya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus mempertimbangkan kemampuan anggaran,” ujar Joko.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses penetapan besaran TPP, pemerintah daerah berkewajiban melibatkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai kapasitas fiskal.

“Pembahasan dengan DPRD menjadi penting agar nilai TPP tidak melebihi kemampuan keuangan daerah. Ini bagian dari prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik,” jelasnya.

Joko juga menambahkan bahwa TPP merupakan insentif tambahan, bukan hak mutlak pegawai. Oleh karena itu, kebijakan pemberiannya dapat berubah menyesuaikan situasi keuangan daerah.

“TPP bersifat opsional dan fleksibel, maka harus diputuskan secara bijak dengan tetap menjaga keadilan dan keberlanjutan anggaran,” tutupnya.