HONAI, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan hak bersyarat yang hanya diberikan kepada pegawai yang memenuhi kewajiban dan target kinerja tertentu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Boven Digoel, Joko Kohari, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK Boven Digoel, Selasa (27/5/2025).
Menurut Joko, TPP tidak dapat disamakan dengan gaji pokok yang bersifat tetap. Sebaliknya, insentif ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pegawai yang terbukti melalui indikator kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
“TPP bukan hak mutlak, tetapi hak bersyarat. Artinya, hanya pegawai yang menjalankan tugas sesuai target dan tanggung jawab yang layak menerima insentif tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembayaran TPP tanpa dasar kinerja yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum, karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang harus dikelola secara akuntabel.
“Pembayaran TPP harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bukti kinerja, pemberian insentif bisa melanggar aturan dan menimbulkan temuan,” tegas Joko.
Jika pegawai tidak menunjukkan performa optimal atau melalaikan tugas, instansi terkait berwenang melakukan pemotongan TPP sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini, kata Joko, bertujuan menjaga keadilan antarpegawai dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemberian TPP agar tidak menimbulkan kecemburuan maupun potensi penyimpangan.
“Semua pemberian insentif harus mengacu pada aturan yang terukur. Dengan begitu, dana publik digunakan secara tepat sasaran,” pungkasnya.
Joko berharap para pegawai memahami bahwa TPP adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja, bukan pemberian otomatis. Dengan sistem berbasis kinerja, diharapkan motivasi dan produktivitas aparatur sipil negara dapat terus meningkat.




















