HONAI, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel kembali menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan sebagai insentif berbasis kinerja, bukan sebagai hak tetap seperti gaji pokok. TPP dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan aparatur sipil negara (ASN).
Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Boven Digoel, Suswito, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK Boven Digoel, Selasa (27/5/2025). Ia menekankan bahwa masih banyak ASN yang keliru dalam memahami status TPP.
“TPP bukan bagian dari penghasilan rutin yang diberikan secara otomatis. Pemberiannya sangat tergantung pada kedisiplinan dan pencapaian target kerja pegawai,” jelas Suswito.
Ia menuturkan, TPP diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi nyata pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah berharap para ASN menyadari bahwa insentif ini bertujuan meningkatkan kinerja, bukan sekadar menambah pendapatan.
“Tujuan utama TPP adalah memacu semangat kerja dan mendorong budaya kerja yang lebih produktif. Mereka yang menunjukkan kinerja baik tentu layak menerima TPP sesuai capaian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suswito menjelaskan bahwa penilaian TPP mengacu pada indikator kehadiran dan hasil kerja. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pemberian insentif sesuai dengan kontribusi masing-masing ASN.
“Sekadar hadir tidak cukup. Yang dilihat adalah dampak kerja. Penilaian berbasis output menjadi kunci agar TPP benar-benar memberi efek positif terhadap kinerja birokrasi,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pemberlakuan TPP juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digaungkan pemerintah pusat dan daerah. Dengan penerapan yang tepat, TPP diyakini dapat mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
“Jika dikelola secara transparan dan akuntabel, TPP bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas layanan publik dan profesionalisme ASN,” pungkasnya.




















