Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

APBD Boven Digoel 2026 Memerlukan Perubahan, Banggar Soroti Penyesuaian Anggaran

23
×

APBD Boven Digoel 2026 Memerlukan Perubahan, Banggar Soroti Penyesuaian Anggaran

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026 memerlukan perubahan menyusul adanya sejumlah penyesuaian terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, pergeseran anggaran, serta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRK Boven Digoel, Renye Awam Ayarop, saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRK Boven Digoel terhadap pembahasan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Renye Awam Ayarop mengatakan, laporan KUA-PPAS merupakan laporan yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas plafon anggaran sementara untuk pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

“Laporan KUA-PPAS merupakan laporan yang memuat Kebijakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD,” kata Renye.

Ia menjelaskan, salah satu tahapan dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD atau KUA. Berdasarkan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyusun KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

“Hal ini sejalan dengan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Kebijakan Umum APBD atau KUA dengan mempedomani program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD, atau dengan kata lain dokumen KUA harus searah dengan RKPD,” ujarnya,(28/08/2026).

Merujuk pada ketentuan tersebut, Renye menyebut APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026 memerlukan perubahan karena terdapat sejumlah kondisi yang membutuhkan penyesuaian.

“APBD Kabupaten Boven Digoel pada Tahun Anggaran 2026 ini memerlukan perubahan dikarenakan terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian dan dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,” jelasnya.

Selain itu, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan jenis belanja.

“Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan jenis belanja,” lanjut Renye.

Perubahan juga dapat dilakukan apabila sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

“Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,” katanya.

Renye menambahkan, perubahan APBD juga dapat dilakukan apabila terdapat keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa.

“Keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa,” pungkasnya.