Honai,Boven Digoel-Pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai amanat peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut menjadi landasan utama dalam perencanaan anggaran daerah yang responsif, terukur, dan akuntabel guna menjawab dinamika pembangunan di daerah.
Hal itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Marthen Luther O. Wambarop, S.IP, M.AP, saat membacakan Laporan Badan Anggaran DPRK Boven Digoel terhadap Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK,sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, KUA-PPAS merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan anggaran tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“KUA-PPAS disusun untuk menjawab dinamika pembangunan, menjamin konsistensi program daerah, serta menjadi pedoman penyusunan APBD yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS memiliki peran strategis karena memastikan anggaran daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan, serta memuat asumsi ekonomi makro dan rincian alokasi anggaran. Dokumen tersebut juga menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sebelum APBD ditetapkan.
Lebih lanjut, Marthen menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, postur pendapatan daerah disusun dengan mempertimbangkan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60–6,40 persen, capaian kinerja tahun 2021–2024, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.060.154.170.305. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp270.752.164.799,72 dibandingkan total pendapatan Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1.330.906.335.104,65.
Meskipun mengalami penurunan, proyeksi pendapatan tersebut diharapkan tetap mampu membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah, mulai dari pemenuhan pelayanan dasar hingga pembangunan infrastruktur, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Boven Digoel secara berkelanjutan.




















