Scroll untuk baca artikel
Daerah

Bapemperda DPRK Boven Digoel Tetapkan 17 Usulan Raperda dalam ProPemperda Tahun 2026

57
×

Bapemperda DPRK Boven Digoel Tetapkan 17 Usulan Raperda dalam ProPemperda Tahun 2026

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyampaikan laporan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (ProPemperda) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRK yang digelar, Rabu (5/11/2025).

Anggota Bapemperda DPRK Boven Digoel, Yohanis Leding Belo, menjelaskan bahwa penyusunan ProPemperda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

“Penyusunan ProPemperda adalah tahapan penting dalam perencanaan produk hukum daerah. ProPemperda menjadi instrumen yang disusun secara terencana, terukur, dan sistematis,” ujar Yohanis dalam laporannya.

Proses penyusunan ProPemperda melibatkan dua unsur utama, yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bapemperda DPRK. Tahapan dimulai dari koordinasi penyampaian usulan judul Raperda, pembahasan internal, hingga konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Papua.

Dalam rapat pembahasan pertama pada 18 Oktober 2025, Bapemperda bersama Bagian Hukum Setda mengkaji 20 usulan inisiatif DPRK dan tujuh usulan dari pemerintah daerah. Dari hasil pembahasan, enam usulan DPRK disetujui, namun satu di antaranya yakni Raperda tentang Pengelolaan Rumah Sewa dan Rumah Kos, disarankan untuk ditunda setelah konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Papua.

Rapat pembahasan akhir yang digelar 3 November 2025 menyepakati bahwa ProPemperda Tahun 2026 akan memuat 17 usulan Raperda, terdiri dari 8 usulan Pemerintah Daerah dan 9 usulan inisiatif DPRK.

Usulan dari Pemerintah Daerah antara lain mencakup pembentukan 26 kampung persiapan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif bagi Orang Asli Papua.

Sementara itu, usulan inisiatif DPRK meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketenagakerjaan, pendidikan, pelestarian rumah adat, pendataan Orang Asli Papua, hingga ekonomi berbasis wilayah adat dan komoditi unggulan.

Yohanis berharap seluruh proses perencanaan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi landasan pembangunan hukum daerah yang kuat.

“Semoga apa yang kita rencanakan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat dan kemajuan daerah yang kita cintai bersama,” tutupnya.