Scroll untuk baca artikel
Daerah

Boven Digoel Revisi Perda Larangan Miras, Fokus pada Pengawasan dan Pengendalian

63
×

Boven Digoel Revisi Perda Larangan Miras, Fokus pada Pengawasan dan Pengendalian

Sebarkan artikel ini
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boven Digoel, Lexi Romel Wagiu, saat membacakan penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Boven Digoel tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam rapat paripurna DPRK

Honai,Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tengah menggodok revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Konsumsi, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda tersebut akan diubah menjadi regulasi baru yang lebih fokus pada aspek pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Langkah perubahan ini diambil sebagai upaya menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat serta memperhatikan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Kebijakan pelarangan total dinilai kurang efektif karena tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang memadai, sehingga justru menimbulkan persoalan baru seperti maraknya peredaran gelap dan tindak kriminal akibat konsumsi minuman beralkohol ilegal.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boven Digoel, Lexi Romel Wagiu, saat membacakan penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Boven Digoel tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam rapat paripurna DPRK (21/07/25), menyampaikan bahwa substansi dalam Perda lama dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Sebagaimana diketahui bersama, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang baik, bahkan beberapa tindak pidana justru muncul akibat konsumsi minuman beralkohol. Maka, langkah revisi menuju regulasi pengendalian dan pengawasan dinilai lebih tepat dan sesuai dengan kerangka hukum nasional,” jelas Lexi.

Lebih lanjut, Lexi menegaskan bahwa penyusunan Raperda baru ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, menciptakan ketertiban umum, serta mendukung penegakan hukum secara terarah.

“Kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme perizinan yang terkontrol,” tambahnya.

Dengan regulasi yang lebih adaptif dan berbasis pengawasan ketat, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap dapat menekan dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol sekaligus membuka ruang bagi penataan distribusi dan konsumsi secara legal, transparan, dan bertanggung jawab.