Scroll untuk baca artikel
Daerah

Bupati Boven Digoel Buka FGD Raperdasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

125
×

Bupati Boven Digoel Buka FGD Raperdasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Bupati Boven Digoel, Roni Omba, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,kamis (13/11/2025).Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi (DPRP) Papua Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Boven Digoel sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan penting ini.

“Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPR Provinsi Papua Selatan dan Bapemperda yang telah memilih Kabupaten Boven Digoel sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penting ini, karena daerah ini merupakan bagian dari Provinsi Papua Selatan yang turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas wilayah dan ketertiban masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami merasa mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi daerah yang sangat strategis bagi masa depan Papua Selatan,” ujar Bupati Roni.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Raperdasi yang dibahas menyentuh aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat, yakni bagaimana menciptakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi seluruh warga. Pemerintah daerah, katanya, memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di seluruh pelosok wilayah, baik di perkotaan maupun di kampung-kampung.

“Untuk itu, kami menyambut baik inisiatif DPR Provinsi Papua Selatan yang menghadirkan diskusi terbuka ini agar seluruh daerah dapat memberikan pandangan dan masukan,” tambahnya.

Kegiatan FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui FGD tersebut, berbagai masukan dan rekomendasi akan menjadi dasar penyempurnaan Raperdasi sebelum disahkan menjadi peraturan yang mengikat di wilayah Papua Selatan.